Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Pengganti IMB yang Lebih Efisien

Daftar Isi

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan regulasi baru. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Indonesia. Diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, PBG bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan pembangunan gedung, meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan bangunan.

Perbedaan PBG dan IMB

IMB fokus pada izin mendirikan bangunan, sementara PBG lebih menitikberatkan pada persetujuan desain bangunan sesuai dengan standar teknis. PBG memastikan bahwa bangunan memenuhi standar yang berlaku, seperti keselamatan, dampak lingkungan, dan fungsi bangunan. Selain itu, PBG diajukan melalui sistem OSS (Online Single Submission), yang mempercepat proses perizinan dengan berbasis digital.

Proses Pengajuan PBG

Berikut langkah-langkah untuk mengurus PBG:

1. Persiapan Dokumen: Siapkan dokumen rencana teknis bangunan (arsitektur, struktur, utilitas) serta identitas dan bukti kepemilikan lahan.
2. Pengajuan Melalui OSS: Ajukan permohonan PBG secara online melalui OSS, yang memungkinkan proses lebih cepat dan transparan.
3. Verifikasi Teknis: Dokumen akan diverifikasi oleh pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian desain dengan peraturan dan standar.
4. Pembayaran Retribusi: Jika dokumen lolos verifikasi, Anda harus membayar retribusi yang telah ditentukan.
5. Penerbitan PBG: Setelah semua langkah selesai, PBG akan diterbitkan sebagai izin resmi pembangunan.

Keuntungan PBG

PBG menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan IMB:

• Efisiensi Proses: Dengan OSS, proses pengajuan lebih cepat dan dapat dipantau secara online.
• Kepastian Hukum: PBG memberikan kepastian bahwa bangunan memenuhi standar teknis, baik dari segi keselamatan maupun dampak lingkungan.
• Transparansi: Karena prosesnya berbasis digital, semua langkah dapat diakses dan dipantau oleh pemohon.

Syarat PBG

Untuk mengajukan PBG, pemohon harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

1. Dokumen rencana teknis bangunan.
2. Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lahan.
3. Analisis dampak lingkungan (jika diperlukan).
4. Dokumen identitas pemohon.

Lama Proses PBG

Proses penerbitan PBG biasanya memakan waktu 20 hingga 30 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kompleksitas bangunan yang diajukan. Setelah dokumen diverifikasi, PBG akan diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Dengan penerapan PBG, pembangunan gedung di Indonesia diharapkan lebih tertib, terukur, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan.